Komisi B DPRD Jember Pertanyakan Efektivitas Oplah di Tiga Desa Bangsalsari

JEMBER, Pak JITU.com – Komisi B DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (Oplah) di tiga desa di Kecamatan Bangsalsari, Selasa (3/2/2026). Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (26/1/2026), sekaligus berdasarkan rekomendasi resmi Komisi B DPRD Jember.

Sidak lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, didampingi anggota Komisi B, yakni Chandra Hidayat, Nilam Noor Fadilah Wulandari, dan Ahmad Ibnu Baqir. Turut hadir pula Suharto dari Komisi D DPRD Jember, bersama staf dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program oplah di lapangan berjalan sesuai perencanaan serta benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

“Kami turun langsung ke lapangan sebagai tindak lanjut dari RDP yang dilaksanakan pekan lalu, untuk melihat secara riil kondisi program oplah,” ujarnya.

Titik pertama sidak dilakukan di Desa Banjarsari Duko, dengan luas oplah mencapai 19,91 hektare dan anggaran sebesar Rp91.569.000. Berdasarkan hasil peninjauan, pelaksanaan oplah di lokasi tersebut dinilai belum sesuai standar dan kurang memberikan manfaat optimal bagi petani. Hal ini disebabkan sarana penampungan air yang tidak berfungsi maksimal.

“Seharusnya tempat penyimpanan air ini bisa terisi penuh atau minimal setengahnya, agar dapat dialirkan ke lahan pertanian saat musim kemarau. Namun kenyataannya, bahkan separuh saja tidak bisa terisi,” ungkap Suharto, anggota Komisi D DPRD Jember.

Sidak kemudian dilanjutkan ke titik kedua di Desa Tugusari, dengan luas lahan oplah 25,21 hektare dan anggaran sebesar Rp115.966.000 yang bersumber dari APBN. Program oplah yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Krajan II Desa Tugusari tersebut dinilai menyerap anggaran cukup besar, namun efektivitas pemanfaatannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Titik terakhir sidak berada di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, dengan luas oplah mencapai 34,66 hektare dan anggaran sebesar Rp159.420.000. Program ini dilaksanakan pada periode 20 Agustus hingga 31 Desember 2025. Namun hingga saat ini, air dari saluran irigasi (sibel) belum mengalir, sehingga fungsi oplah belum dapat dirasakan oleh para petani.

Candra Ary Fianto menegaskan, hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi B DPRD Jember. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil kembali Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) ke DPRD Jember.

“Ke depan, kami akan memanggil dinas terkait bersama kelompok tani dan kelompok masyarakat untuk mencari solusi, agar program oplah ini benar-benar optimal dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” pungkasnya.