BPJS Kesehatan Jember Buka Suara Terkait dugaan ‘pemulangan’ Pasien Pendarahan di RSU Kaliwates

JEMBER, Pak JITU.com – Menanggapi viral nya keluhan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSU Kaliwates Jember, yang sempat menghebohkan media sosial, BPJS Kesehatan Cabang Jember akhirnya memberikan penjelasan resmi.

Kasus ini mencuat setelah suami pasien mengunggah keluhannya di Facebook pada 19 Januari 2026, yang berujung pada evakuasi pasien oleh Tim Wadul Guse serta perhatian langsung dari Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait).

Pihak BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa pasien tersebut merupakan peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) pegawai swasta, bukan BPJS Mandiri seperti informasi yang sempat beredar.

Terkait dugaan pasien ‘dipulangkan’ tanpa penanganan yang jelas, BPJS Kesehatan telah meminta penjelasan resmi dari pihak RSU Kaliwates. Berdasarkan data yang dihimpun BPJS Kesehatan Jember menyimpulkan

1. Rumah sakit menyatakan telah memberikan pelayanan medis dan pemeriksaan sesuai keluhan pasien saat datang.

2. Tim medis mengeklaim tindakan yang diberikan sudah sesuai prosedur berdasarkan hasil pemeriksaan.

3. Pasien diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinilai stabil, dengan instruksi untuk kontrol kembali pada 22 Januari untuk pemantauan lanjutan.

4. Pihak rumah sakit menegaskan tidak ada tindakan ‘memulangkan tanpa penanganan’.

BPJS Kesehatan menekankan bahwa dalam mekanisme JKN, fasilitas kesehatan dilarang keras menolak atau mengabaikan pasien, apalagi memulangkan tanpa tindakan medis yang sesuai indikasi.

“Kami mengutamakan klarifikasi dan verifikasi. Langkah ini penting agar penilaian dilakukan secara objektif dan tidak berdasarkan persepsi sepihak,” tulis pernyataan resmi BPJS Kesehatan Jember (30/1/2026).

Mengenai adanya isu tawaran ‘uang ongkos ojek dan konsumsi’ kepada keluarga pasien, BPJS Kesehatan mendorong pihak media untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta. Jika hasil investigasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran Perjanjian Kerja Sama (PKS), BPJS Kesehatan berwenang memberikan sanksi berupa:

1. Koordinasi Manajemen: Melakukan perbaikan alur layanan bersama pihak rumah sakit.

2. Teguran Resmi: Memberikan peringatan lisan maupun tertulis kepada fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

Guna menghindari kendala serupa, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk:

1. memastikan kepesertaannya aktif melalui Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau layanan PANDAWA (08118165165).

2. Mengikuti alur pelayanan mulai dari FKTP hingga rujukan berjenjang, kecuali dalam kondisi gawat darurat yang dapat langsung ditangani sesuai indikasi medis.

3. Jika menemui kendala, segera lapor melalui petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di rumah sakit atau kanal resmi BPJS Kesehatan agar segera ditindaklanjuti.