JEMBER, Pak JITU.com – Persoalan rumah tangga yang sebelumnya berujung laporan polisi di Polres Jember, terkait dugaan perzinaan dan perkawinan siri di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.
Penyelesaian tersebut tidak lepas dari bantuan dan pendampingan Kepala Desa Darungan bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul yang turut membantu mempertemukan dan memediasi pihak-pihak terkait.
Dengan tercapainya kesepakatan secara kekeluargaan, Muhammad, warga Desa Darungan yang sebelumnya melaporkan istrinya, Sarina, bersama seorang pria berinisial PE, memutuskan untuk mencabut laporan yang telah disampaikan ke Mapolres Jember.
Sebelumnya, Muhammad melaporkan persoalan tersebut melalui laporan bernomor STTLPM/1084/IX/2026/SPKT/Polres Jember tertanggal 25 September 2026.
Laporan itu berawal dari persoalan rumah tangga setelah Muhammad pulang dari perantauan dan mendapati istrinya diduga telah tinggal bersama pria lain di rumah yang sebelumnya mereka tempati.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dan difasilitasi penyelesaiannya melalui pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak KUA Kecamatan Tanggul.
Atas bantuan dan kepedulian kedua pihak tersebut, Muhammad menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Desa Darungan dan Kepala KUA Kecamatan Tanggul.
Menurutnya, bantuan dan pendampingan yang diberikan telah membantu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya menimbulkan polemik dalam kehidupan rumah tangganya.
“Saya berterimakasih kepada kepala desa dan kepala KUA yang telah membantu menyelesaikan permasalahan kami,” kata Muhammad selepas melakukan pencabutan berkas laporan, Senin, 16 November 2026.
Muhammad mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan sehingga permasalahan tersebut tidak harus terus berlarut-larut.
Keputusan mencabut laporan polisi menjadi bagian dari penyelesaian yang telah disepakati secara kekeluargaan.
Penyelesaian persoalan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa dan lembaga terkait dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan rumah tangga.
Kepala desa sebagai unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan musyawarah, sedangkan KUA dapat memberikan pendampingan sesuai kewenangan dan tugasnya dalam bidang urusan agama Islam serta hukum keluarga.
Meski demikian, penyelesaian secara kekeluargaan dalam persoalan rumah tangga tidak serta-merta menghapus seluruh konsekuensi hukum. Pencabutan pengaduan juga harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan berakhirnya persoalan melalui kesepakatan kekeluargaan dan pencabutan laporan, diharapkan seluruh pihak dapat menghormati keputusan tersebut serta kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik.





















